25 Jul 2010

EDITORIAL MEDIA INDONESIA

Efisiensi Pengelolaan Haji

PEMERINTAH akhirnya menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan itu disambut tanggapan kritis. Kritis, karena publik hampir selalu tidak puas setiap kali BPIH ditetapkan. Tidak puas akan besarnya biaya, tidak puas akan buruknya penyelenggaraan, dan tidak puas akan panjangnya rantai pengelolaan yang kerap memunculkan dugaan tidak efisien, kolutif, dan koruptif.

BPIH tahun ini yang ditetapkan rata-rata sebesar US$3.342 per jemaah juga dinilai masih kemahalan. Angka itu US$80 lebih rendah jika dibandingkan dengan BPIH tahun lalu. Semestinya ongkos naik haji tahun ini bisa jauh lebih rendah lagi.

Apalagi di dalam komponen itu banyak aktivitas tidak jelas yang harus dibiayai dari uang jemaah. Misalnya image building Rp12,5 miliar, honor petugas Rp43,7 miliar, media centre Rp2,3 miliar, jasa konsultasi dan lawyer Rp11,5 miliar, serta biaya-biaya lain yang nyaris tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah. Inefisiensi jelas merupakan sebuah keniscayaan.

Ironisnya, cara inilah yang terus ditempuh dan menjadi kebijakan resmi pemerintah melalui Kementerian Agama, selama berpuluh-puluh tahun. Dengan cara itu pula pemerintah berhasil mengumpulkan sisa biaya haji atau kerap disebut ‘keuntungan’ pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Sisa anggaran itu kemudian dipusatkan ke dalam deposit masif yang dinamai dana abadi umat (DAU), yang jumlahnya kini mencapai Rp1,7 triliun.

Dengan DAU inilah rupa-rupa perkara dibiayai. Termasuk untuk membiayai perjalanan haji orang-orang yang tidak pernah membayar ongkos naik haji sepeser pun. Di antara mereka yang menikmati dana jemaah secara cuma-cuma itu adalah para pejabat pemerintahan, anggota DPR, para ulama, termasuk wartawan.

Tidak hanya itu. DAU juga menjadi salah satu sumber korupsi. Berbagai kasus penyimpangan penggunaan DAU telah muncul ke permukaan bahkan telah menjerat mantan Menteri Agama Said Agil Hussin Al Munawar. Ini menegaskan betapa ada yang sangat keliru dengan pengelolaan dana itu.

Ironisnya, besarnya dana yang dikelola pemerintah dari jemaah, tidak membuat pengelolaan haji kita lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Dengan biaya yang jauh lebih murah, jemaah haji dari Malaysia dan negara-negara lain dapat menikmati pelayanan ibadah yang jauh lebih sempurna.

BPIH 2010 sudah ditetapkan. Tetapi, tidak berarti itu tidak bisa diubah. Pemerintah harus berani merevisi dan menurunkan lagi BPIH dengan harga yang lebih efisien lagi, karena itu memang dimungkinkan.

Para jemaah yang berangkat naik haji memang dengan ikhlas membayar berapa pun BPIH yang ditentukan pemerintah, demi kekhusyukan ibadah di Tanah Suci. Tetapi, sangat tidak etis bila negara mengeksploitasi keikhlasan itu demi menarik rente.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: