20 Des 2009

Lagi, Paradoks DRPD Kabupaten Enrekang

kpmmjogja.com--Kemarin, kita menyimak berita tentang wakil rakyat kita dengan mulus meloloskan anggaran untuk pengadaan 6 mobil dinas baru untuk anggota dewan yang total anggarannya ratusan juta itu. Kini, kita menyaksikan sebuah paradoks dengan elotnya pembahasan pengembangan bioenergi terpadu. Anggota dewan mempertanyakan azas manfaat untuk masyarakat dari adanya bioenergi ini.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di DPRD Enrekang berakhir Kamis malam, 17 Desember. Salah satu anggaran unit kerja yang membutuhkan waktu lama dibahas adalah Kantor Ketahanan Pangan Enrekang.

Alotnya pembahasan anggaran karena salah satu program yang diajukan Kantor Ketahanan Pangan dinilai legislatif masih harus dikaji sacara matang.

Program yang ditawarkan tersebut, yakni pengembangan bioenergi terpadu dengan cara pengolahan limbah hasil pertanian menjadi energi bahan bakar. Misalnya pengolahan limbah kakao dan limbah sayur-sayuran menjadi minyak tanah dan bioetanol.

Untuk melaksanakan program itu, Kantor Ketahanan Pangan mengajukan usulan anggaran tahap pertama sebesar Rp 75 juta. Anggaran itu untuk pengadaan alat laboratorium.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Enrekang, Ahmad Fajar Muhiddin, mengatakan bahwa untuk menyukseskan program itu, butuhkan waktu minimal tiga tahun. Total anggarannya sekira Rp 4 miliar.

"Kalau dalam waktu tiga tahun saya tidak mampu membuktikan dan menyukseskan program ini, maka saya siap mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan," janji Ahmad di hadapan para anggota DPRD.

Namun, janji sang kepala dinas tidak cukup meyakinkan para anggota dewan. "Program ini harus dikaji terlebih dahulu mulai dari analisis ekonomi seperti biaya produksi serta analisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Jangan sampai biaya yang dihabiskan untuk memproduksi satu liter bahan bakar jauh lebih besar ketimbang harga bahan bakar itu sendiri," kata anggota DPRD, Idris Sadik.

"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Tetapi hal ini harus kita kaji lebih mendalam mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit," tambah Ketua Komisi II, Arfan Renggong.

Anggota DPRD lainnya, Muh Saenal, mengatakan bahwa siapa pun itu akan mampu melaksanakan kegiatan ini asal didukung dana yang besar. Terpenting, kata dia, adalah azas manfaat untuk masyarakat.

Akibat perdebatan berlanjut, pimpinan rapat M Taming meminta Kepala Kantor Ketahanan Pangan untuk memaparkan hasil pengkajian di hadapan para legislator. Hingga rapat pembahasan APBD berakhir, DPRD belum memutuskan apakah menyetujui atau tidak anggaran program yang diajukan Kantor Ketahanan Pangan tersebut.

"Program ini kita pending dulu dan DPRD bersama Kantor Ketahanan Pangan masih harus melakukan kajian bersama," kata Taming. (kas)




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: