25 Nov 2009

Guru dan Murid Sambut Lega Peniadaan UN

DEPOK--Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) ,sambut baik pihak sekolah. Pasalnya, UN dianggap tidak mencerminkan kualitas akademik siswa.

"Saya sebagai pribadi setuju kalau memang benar UN ditiadakan, karena tidak mencerminkan kualitas akademik siswa. KAdang ada siswa yang sangat pintar matematika dan fisikanya, tapi bahasa Indonesianya lemah, bukan berarti siswa itu tidak pintar kan," ujar Humas SMA Negeri 1 Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Wirdan Ahya, kepada Republika, Rabu (25/11).

Menurut Wirdan, tidak adil rasanya jika menjadikan UN sebagai tolak ukur satu-satunya kelulusan siswa. Sementara siswa sudah belajar selama tiga tahun, dan ditentukan kelulusannya dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ujian Nasional, bagi Wirdan, tidak mencerminkan kualitas akademis siswa karena banyak isu kecurangan yang bermain.

"SMA Negeri 1 selalu kalah peringkat UN-nya dari sekolah swasta yang tidak terdengar, mereka tingkat kelulusannya bisa 100 persen. Padahal,dari try outnya, SMA N 1, selalu di atas mereka, try out tingkat kelulusannya mencapai 70 hingga 80 persen dan sekolah swasta masih 0 persen. Tapi, waktu di sekolah kami ada yang tidak lulus UN, dia malah diterima di Jurusan Kedokteran UNPAD. Banyak yang tidak jujur di UN," terang Wirdan.

Menurutnya, seharusnya kelulusan siswa tidak hanya dilihat dari UN, tetapi juga nilai rapor siswa selama tiga tahun, dan kelakuan. "Seharusnya UN dikombinasikan dengan nilai rapor, dan sikap seperti tahun 1991" papar Wirdan.

Meskipun demikian, Wirdan menilai soal UN sudah proporsional mencakup pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 3. Dia menambahkan, di SMA N 1 Depok, angka kelulusannya tidak seratus persen, ada beberapa anak yang tidak lulus UN. "Menurut saya, jika ada siswa yang tidak lulus, ada banyak faktor, mungkin sedang kurang sehat atau grogi," cetusnya.

Diah dan Astrid, siswa kelas 3 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, SMA N 1 Depok mengaku senang jika pemerintah mau sejalan dengan MA untuk meniadakan UN. Menurut mereka, UN tidak adil karena menjadi satu-satunya penentu kelulusan.

"Saya senang banget kalau UN ditiadakan, soalnya nggak adil. Kita kan udah belajar selama tiga tahun, dan pelajaran yang dipelajari banyak. Tapi, kenapa dari beberapa pelajaran saja yang dinilai," ujar Astrid.

Hal yang senada juga dituturkan Diah, menurutnya UN tidak dapat dijadikan satu-satunya penentu kecerdasan siswa, apalagi kelulusan. "Saya senang kalau UN nggak ada, karena bukan satu-satunya tolak ukur siswa itu pintar atau nggak, mungkin aja ada siswa yang pinter nggak lulus karena dia sakit," ujarnya.

Namun begitu, jika UN tetap ada, mereka berdua optimis lulus UN. "Optimis persen lulus," kata Astrid dan Diah.

Sementara itu, Guru Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Al-Muhajirin, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Puji Supriah, mengatakan hal yang berbeda. Dia sangat setuju dengan adanya UN. "UN itu sangat baik untuk pengukur seberapa jauh pelajaran dikuasai siswa sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya.

Namun begitu, dia menyerahkan keputusan kepada mentri pendidikan tentang masalah ada tidaknya UN. "Saya mengikuti peraturan menteri pendidikan, kalau UN tidak ada ya kami ikuti," kata Puji. Di SMK Al-Muhajirin, kata Puji, tingkat kelulusannya selama tujuh kali UN 100 persen. c06/ahi



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: