5 Sep 2009

Polda Ambil Alih Kasus Dana Bencana

ENREKANG -- Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pascabencana alam di Kabupaten Enrekang yang diterima sejak tahun 2006 hingga 2008 dengan total Rp 47,5 miliar, kini ditangani tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Sulselbar.

"Penangan kasus diambil alih Polda. Sebelumnya memang ditangani Polres Enrekang," kata Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Muh Natsir Syafri, Minggu, 30 Agustus. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Abdul Hafid, mengakui sudah pernah dimintai keterangan di Mapolda Sulselbar Makassar. Sebagian besar dana pascabencana ini ditangani Hafid yang menjabat sebagai Kasubdin Pengairan Dinas PU Enrekang.



"Saya sudah dua kali diperiksa di Polres Enrekang dan satu kali di Polda, Selasa (1 September, red) saya dipanggil lagi ke Polda untuk dimintai keterangan," ungkap Hafid sembari menambahkan bahwa penggunaan dana pascabencana tersebut telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hafid menjelaskan, megaproyek untuk dana pascabencana alam antara lain proyek revitalisasi Sungai Mata Allo, Sungai Saddang, dan Sungai Salo Dua. Dari Rp 47,5 miliar dana pascabencana yang diterima Pemkab Enrekang, Rp 19 miliar di antaranya mengalir ke Sungai Saddang.

"Untuk sungai Saddang, pada tahun 2006 dialokasikan sebesar Rp 9 miliar untuk pengerukan dan pemindahan alur sungai. Tahun 2007 dialokasikan lagi sebesar Rp 10 miliar untuk pengecoran atau penembokan sisi alur sungai dan pengerjaannya masih berjalan sampai saat ini," jelasnya.

Sungai Mata Allo yang pengerjaannya sudah rampung, kata Hafid, menelan anggaran Rp 2 miliar yang dialokasikan pada 2006. Sedangkan Salo Dua masing-masing tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp 12,5 miliar kemudian tahap kedua 2008 sebesar Rp 4 miliar. "Selebihnya, dana bencana itu digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak akibat bencana," ungkapnya. (kas)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: