5 Sep 2009

La Tinro Mengaku Terpojok, Buntut Terkuaknya Hasil Audit BPK

ENREKANG -- Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung mengaku terpojok akibat terkuaknya di media massa terkait kerugian daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penggunaan dana pascabencana alam yang kini diusut Polda Sulselbar. La Tinro menegaskan, kasus tersebut berdampak munculnya opini publik yang cenderung memojokkan dia selaku bupati.


Hal itu disampaikan La Tinro saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin, 31 Agustus. Dia menjelaskan, berita soal temuan kerugian daerah sesuai hasil audit BPK yang jumlahnya mencapai Rp 18 miliar itu telah menimbulkan opini publik yang dinilai seolah-olah dana itu telah dikorupsi.

"Padahal yang sebenarnya, temuan tersebut muncul hanya karena persoalan administrasi, termasuk ada denda pihak ketiga dan tagihan pinjaman dana KUKM. Ada pula karena pembayaran gaji honorer yang double (ganda, red). Itu semua yang terakumulasi dalam temuan Rp 18 miliar," kata La Tinro.

Dia mengatakan, sesuai laporan Badan Inspektorat Enrekang, dari akumulasi temuan tersebut, hingga kini sisa Rp 7,7 miliar yang belum terselesaikan. Sebanyak Rp 10 miliar lebih telah diselesaikan dan dikembalikan ke kas daerah.

"Sebagian besar temuan yang sudah ditagih tim tindak lanjut itu seperti denda pihak ketiga, tunggakan dana pinjaman KUKM. Jadi dana itu bukan hilang atau diselewengkan," paparnya. Sementara untuk dana pascabencana alam sebesar Rp 47,5 miliar, La Tinro menegaskan bahwa tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Bahkan, kata dia, masyarakat seharusnya melihat manfaat dari revitalisasi Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Salo Dua.

"Silakan tanya masyarakat yang telah menikmati manfaat proyek revitalisasi itu. Sekadar diketahui, sebagai rasa bersyukur masyaralat di sekitar bantaran Sungai Mata Allo, mereka meminta agar tanggul Sungai Mata Allo diberi nama tanggul La Tinro, tapi itu saya tidak inginkan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Enrekang, M Amiruddin, menambahkan bahwa tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) beserta tim tindak lanjut telah menyurati seluruh unit kerja sesuai hasil temuan BPK. Temuan kerugian daerah tersebut harus dikembalikan paling lambat 14 September. "Kalau tidak, maka akan diserahkan ke kejaksaan," janji Amiruddin. (kas)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: